Halokubar.com – DPRD Kalimantan Timur menjadwalkan rapat paripurna lanjutan untuk mendengarkan jawaban Gubernur Kaltim atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Agenda tersebut menjadi kelanjutan dari Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (15/6/2026). Dalam rapat sebelumnya, seluruh fraksi menyampaikan berbagai catatan, masukan, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah daerah sepanjang 2025.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengatakan jawaban dari pemerintah daerah akan disampaikan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (22/6/2026).
“Hari ini kan pandangan fraksi. Senin depan tanggapan dari Pak Gubernur terkait pandangan fraksi. Senin depan, tanggal 22 kalau enggak salah. Kita paripurna lagi,” ujar Ekti.
Menurutnya, tanggapan gubernur menjadi bagian penting dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Melalui forum tersebut, DPRD akan mencermati respons pemerintah atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian fraksi-fraksi.
Sejumlah isu yang mengemuka dalam pandangan fraksi antara lain efektivitas pelaksanaan program, serapan anggaran, hingga tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPRD berharap seluruh catatan tersebut mendapat penjelasan dan langkah konkret dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memastikan Pemprov Kaltim akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan DPRD sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Saya rasa kita juga harus mengikuti yang disampaikan DPRD karena sebagai pengawasan, fungsi pengawasan mereka,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektorat guna menuntaskan berbagai temuan yang masih menjadi catatan BPK.
“Kami akan meminta BPKAD segera dan Inspektorat terutama untuk menyelesaikan PR-PR kita tentang temuan-temuan BPK yang harus segera kita rapikan dan selesaikan,” tegasnya.
Paripurna pekan depan diperkirakan menjadi momentum bagi DPRD Kaltim untuk memastikan berbagai rekomendasi dan evaluasi yang disampaikan fraksi mendapat respons nyata dari pemerintah daerah demi memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.(kar)
