Halokubar.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas gizi pelajar di Indonesia ternyata belum sepenuhnya dirasakan seluruh sekolah di Samarinda. Hingga kini, masih ada sekolah yang belum masuk dalam cakupan program tersebut.
Kondisi itu mendapat perhatian DPRD Samarinda. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai pemerataan MBG tidak bisa dilakukan secara instan karena harus dibarengi dengan kesiapan pengelolaan di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, tetapi juga kesiapan sistem pendukung yang memastikan makanan dapat tersalurkan dengan baik kepada ribuan siswa setiap hari.
“MBG ini kan terkait dengan data dan kesiapan daerah. Apakah satu daerah misalnya satu orang pengelola MBG ini benar-benar bisa, jangan sampai kita bikin MBG di satu sekolah misalnya dengan 3.000 anak sasaran lalu pengelolaannya itu enggak siap,” ujar Sri, Jumat (5/6/2026).
Sri menjelaskan tantangan terbesar saat ini bukan sekadar memperluas jangkauan program, melainkan memastikan seluruh aspek pendukung telah tersedia. Mulai dari gedung operasional, tenaga pengelola, hingga berbagai persyaratan administratif harus dipenuhi sebelum program berjalan maksimal.
“Pengelolaannya itu enggak siap, bangunannya seperti apa, SDM-nya seperti apa dan lain sebagainya. Saya kira kendalanya di situ,” katanya.
Di sisi lain, DPRD Samarinda mengaku kerap menerima pertanyaan dari sekolah yang belum mendapatkan program MBG. Namun, Sri menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan sekolah penerima karena pendanaan dan sistem pelaksanaannya berasal dari pemerintah pusat.
“Banyak juga yang kenapa sekolah saya belum mendapatkan MBG, tetapi ya bagaimana, karena dana pusat. Kita hanya menerima manfaat,” tegasnya.
Tak hanya soal pemerataan, Sri juga menyoroti rencana pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai penyediaan MBG. Menurutnya, skema tersebut masih perlu diperkuat agar manfaat program tidak hanya dirasakan siswa, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Ia berharap evaluasi dan penyempurnaan sistem terus dilakukan agar pelaksanaan MBG semakin efektif. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, program tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak sekolah di Samarinda dalam waktu mendatang.
Bagi DPRD Samarinda, keberhasilan MBG bukan sekadar membagikan makanan gratis, melainkan memastikan setiap siswa memperoleh asupan gizi yang layak melalui sistem yang tertata dan berkelanjutan. (Kar)
