Wacana War Tiket Haji Disorot, Komnas Haji Ingatkan Kesiapan Sistem dan Keadilan Jemaah
Halokubar.com – Rencana penerapan sistem “war tiket” untuk keberangkatan ibadah haji kembali menuai perhatian. Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) menilai gagasan tersebut belum layak diterapkan dalam waktu dekat dan perlu kajian mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyebut konsep war tiket haji tidak bisa disamakan dengan mekanisme perebutan tiket hiburan. Menurutnya, haji memiliki karakteristik khusus sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih hati-hati.
“Saya kira untuk saat ini belum ideal dan belum mendapat atau belum menjadi momentum yang tepat begitu ya,” ujarnya, Senin (13/4/2026), Jakarta.
Mustolih menilai, penerapan sistem berbasis digital seperti war tiket berpotensi menimbulkan kesenjangan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan akses internet serta kemampuan teknologi informasi calon jemaah yang dinilai belum merata.
“Nah berikutnya adalah kebanyakan dari jemaah kita kan sebagian besar masih lansia dan kemudian kemampuan menggunakan IT juga sangat terbatas,” katanya.
Selain faktor teknis, ia juga menyinggung aspek regulasi. Ia menilai payung hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi sistem war tiket, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
Di sisi lain, Mustolih menjelaskan antrean panjang ibadah haji merupakan konsekuensi dari keterbatasan kuota serta waktu pelaksanaan yang hanya berlangsung dalam periode tertentu setiap tahun.
“Kenapa kemudian terjadi antrean panjang gitu ya, karena memang namanya haji itu kan dilaksanakan di tempat tertentu,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara lain juga menghadapi keterbatasan kuota, namun tetap mengandalkan sistem antrean tanpa menerapkan war tiket.
“Nah karena itu saya kira ide tiket war tadi itu saya kira perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif gitu ya,” tutupnya.
Sebagai solusi, Komnas Haji mendorong pemerintah memperkuat jalur diplomasi. Indonesia dinilai dapat memanfaatkan peluang dari negara lain yang tidak menggunakan kuota haji secara maksimal.
“Satu hal yang sebetulnya begini, wacana yang dimuncul itu adalah bagaimana kalau Indonesia ini melakukan lobby kepada negara-negara,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azhar Prabowo memastikan calon jemaah yang sudah masuk daftar tunggu tetap menjadi prioritas utama dalam pemberangkatan.
“Prioritasnya duluan untuk yang sudah ngantre. Yang sudah antre tetap yang pertama dan utama,” katanya.
Pemerintah saat ini masih melakukan kajian terkait wacana tersebut dengan mempertimbangkan berbagai masukan. Harapannya, kebijakan yang diambil nantinya mampu menjaga keadilan serta kenyamanan seluruh calon jemaah haji Indonesia.(ndi)
