KPK Bongkar Fakta MBG: Duit Triliunan Disebut Banyak Balik ke Kota, Desa Cuma Kebagian Makan
Halokubar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski digadang-gadang mampu menggerakkan ekonomi desa, KPK menemukan perputaran uang program tersebut di daerah masih sangat kecil sepanjang 2025.
KPK menyebut sebagian besar dana MBG justru kembali mengalir ke kota-kota besar lantaran pemasok bahan baku masih didominasi pengusaha luar daerah. Akibatnya, manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dinilai belum terasa signifikan.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan dampak ekonomi lokal dari MBG bahkan belum menyentuh angka 5 persen. Menurutnya, warga sekitar sejauh ini hanya menikmati jatah makanan tanpa efek ekonomi lanjutan.
“Warga desa hanya menerima makanan setiap hari sementara keuntungan usaha besar tetap mengalir menuju pemasok luar daerah utama,” katanya, Kamis (21/05/2026).
KPK menilai kondisi tersebut terjadi akibat rantai pasok program MBG belum melibatkan pelaku usaha desa secara luas. Mayoritas bahan pangan masih dipasok jaringan lama milik pemilik dapur maupun pengusaha besar.
Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha, memaparkan dari 40.433 pemasok bahan baku bagi 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya 18 koperasi serta badan usaha milik desa yang terlibat.
“Pemilik dapur memakai jaringan pemasok lama sehingga koperasi desa belum mendapat ruang besar mendukung program MBG nasional,” ujarnya.
Aida menjelaskan minimnya keterlibatan pemerintah daerah turut memengaruhi lemahnya perputaran ekonomi desa. Berdasarkan temuan KPK, pemda baru turun tangan saat muncul persoalan seperti kasus keracunan makanan.
Selain itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga belum berjalan efektif sepanjang 2025. Situasi tersebut membuat koperasi desa belum mampu masuk sebagai pemasok utama kebutuhan dapur MBG.
KPK kini mendorong Badan Gizi Nasional memperkuat ekosistem ekonomi lokal agar dana MBG benar-benar berputar di desa. Salah satu rekomendasi utama ialah melibatkan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan serta memperluas rantai pasok lokal.
“Kami mendorong penguatan rantai pasok lokal supaya manfaat ekonomi program MBG benar-benar dirasakan masyarakat desa luas,” tutupnya.
Temuan KPK ini berbeda dengan klaim Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut MBG mampu memutar uang hingga Rp10,8 miliar per tahun di satu desa. Dalam pidato Sabtu (16/05/2026), Prabowo menghitung 3.000 porsi MBG bisa menghasilkan perputaran uang Rp45 juta setiap hari di desa pelaksana program.(kar)
