Halokubar.com – Presiden BEM KM Universitas Mulawarman (Unmul), Hiththan Hersya Putra, meminta DPRD Kalimantan Timur tetap melanjutkan proses hak angket yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang berkembang dapat dibuka secara transparan.
Hiththan mengatakan, hak angket tidak boleh berhenti di tengah jalan hanya karena adanya dinamika politik di internal DPRD Kaltim. Ia berharap seluruh fraksi tetap konsisten terhadap sikap yang sebelumnya telah disampaikan.
“Harapan kami setidaknya angket ini tetap berjalan,” ujar Hiththan, Rabu (6/5/2026).
Ia menyebut enam dari tujuh fraksi sebelumnya telah menyatakan dukungan agar hak angket dibawa ke rapat paripurna. Namun, belakangan muncul sinyal adanya perubahan sikap dari salah satu fraksi.
“Awalnya enam dari tujuh fraksi mendukung untuk diparipurnakan. Tapi sekarang terlihat ada yang mulai goyah dan mempertimbangkan kembali sikapnya,” katanya.
Menurut Hiththan, substansi utama dari hak angket bukan sekadar hasil akhir, melainkan proses pemeriksaan yang harus dilakukan secara terbuka. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui fakta-fakta yang selama ini menjadi perdebatan.
“Yang paling penting proses pemeriksaannya berjalan dulu. Kalau memang ada persoalan, semuanya harus dibuka secara terang kepada publik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti suasana rapat pimpinan DPRD Kaltim saat aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung beberapa waktu lalu. Dalam pandangannya, terdapat fraksi yang terlihat terlalu defensif dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Kami melihat ada fraksi yang sangat berusaha melindungi kader partainya sendiri,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hiththan mempertanyakan pernyataan salah satu fraksi yang mengaku belum pernah membuka rekomendasi maupun laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, hal tersebut justru menimbulkan tanda tanya terkait fungsi pengawasan DPRD.
“Kalau sampai belum pernah membuka laporan atau rekomendasi BPK, lalu selama ini fungsi pengawasannya bagaimana?” katanya.
Ia pun meminta DPRD Kaltim lebih serius menanggapi kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Sebab, menurutnya, wakil rakyat seharusnya aktif mencari data dan fakta sebelum mengambil keputusan.
“Jangan sampai persoalan sebesar ini dianggap biasa saja. DPRD harus serius melihat fakta dan data yang ada,” pungkasnya.(kar)
