Halokubar.com – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kalimantan Timur mengangkat sejumlah persoalan nasional dan daerah melalui aksi bertajuk ‘4 Darurat 1 Sekarat’. Mulai dari tingginya harga bahan bakar minyak (BBM), melemahnya nilai tukar rupiah, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sorotan massa aksi yang turun ke jalan di Simpang Tiga Lampu Merah Jalan Slamet Riyadi, Samarinda, Kamis (18/6/2026).
Selain menyoroti berbagai kebijakan pemerintah pusat, GERAM juga mendesak DPRD Kalimantan Timur segera menggunakan hak angket. Tuntutan tersebut menjadi satu-satunya poin daerah yang dibawa dalam aksi tersebut.
Jenderal Lapangan Aksi GERAM, Angga Wato, mengatakan demonstrasi kali ini membawa lima tuntutan yang dirangkum dalam istilah ‘4 Darurat 1 Sekarat’. Empat poin ditujukan kepada pemerintah pusat, sedangkan satu poin ditujukan kepada pemerintah daerah.
“Ada lima poin tuntutan. Empat poin berkaitan dengan kebijakan nasional, sedangkan satu poin kami tujukan untuk daerah. Untuk DPRD Kaltim, kami mendesak agar segera menggunakan hak angket dan tidak menundanya lagi,” kata Angga, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan empat tuntutan nasional meliputi penurunan harga BBM dan bahan pokok, penghentian tindakan aparat yang dinilai merugikan ruang sipil, evaluasi program Makan Bergizi Gratis serta penghapusan Koperasi Merah Putih, penghentian pemborosan keuangan negara, dan penguatan nilai tukar rupiah.
Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan. Menurut Angga, situasi memanas setelah aparat keamanan berupaya memadamkan ban yang dibakar massa sebagai bagian dari demonstrasi.
“Sebenarnya kericuhan dipicu saat pihak keamanan mencoba memadamkan api ban yang kami gunakan dalam aksi. Hal itu memicu kemarahan massa aksi,” ujarnya.
Kericuhan itu mengakibatkan tujuh peserta aksi mengalami luka-luka. Dua orang di antaranya harus mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit.
Humas Aksi GERAM, Iman, mengatakan korban yang ditangani tim medis terdiri dari lima laki-laki dan dua perempuan.
Ia menjelaskan pemilihan lokasi aksi di salah satu titik vital Kota Samarinda dilakukan sebagai bentuk tekanan politik terhadap para pengambil kebijakan. Menurutnya, langkah tersebut terinspirasi dari aksi massa di Jakarta yang berupaya menjadikan titik-titik strategis sebagai pusat perhatian publik.
“Perubahan lokasi merupakan cara kami memberikan tekanan kepada DPR. Ketika aksi dilakukan di titik-titik vital, perhatian publik akan lebih besar dan pesan yang kami sampaikan bisa lebih kuat,” katanya.
Iman menilai pemerintah perlu lebih terbuka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Menurut dia, suara rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Angga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik lebih cermat menyaring informasi yang beredar di media sosial dan tidak mudah terprovokasi.
“Saya mengajak masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur, agar tidak mudah diadu domba oleh pihak mana pun. Teliti setiap informasi yang beredar dan jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah persatuan rakyat,” tegasnya. (afr)
