Halokubar.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mengajak mahasiswa turut aktif mengawasi jalannya pembangunan daerah melalui kritik yang objektif dan berbasis data. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber Seminar Pembangunan bertema “Arah Pembangunan Kaltim: Integrasi Kebijakan, SDM Berkualitas, dan Pengelolaan SDA untuk Kaltim Emas” yang digelar Badko HMI Kaltimtara di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (12/5/2026).
Dalam forum tersebut, Sarkowi memaparkan peran DPRD dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui pembagian tugas di masing-masing komisi sesuai bidang kerja yang ditangani.
“DPRD itu tentu memiliki pembidangan. Ada Komisi I berkaitan dengan hukum, Komisi II ekonomi dan keuangan, Komisi III pembangunan, dan Komisi IV kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, sistem pembagian bidang itu juga diterapkan di lingkungan pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD nantinya diawasi DPRD sesuai mitra kerja komisinya masing-masing.
Selain melalui rapat kerja bersama OPD, pengawasan juga dilakukan lewat kunjungan lapangan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai target. Sarkowi mengatakan, masyarakat dan mahasiswa juga memiliki ruang untuk ikut mengontrol kebijakan pemerintah daerah.
Ia menilai salah satu cara paling efektif ialah dengan mempelajari dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur. Dokumen tersebut memuat berbagai indikator capaian pembangunan daerah secara terukur.
“Masyarakat dan mahasiswa juga bisa ikut mengawasi melalui dokumen autentik seperti LKPJ gubernur. Di situ terlihat angka kemiskinan, pengangguran, hingga program pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang semuanya terukur,” katanya.
Saat ini, DPRD Kaltim sedang membahas LKPJ gubernur melalui panitia khusus (pansus). Dari pembahasan itu, DPRD dapat mengevaluasi efektivitas program pemerintah sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan.
Dalam kesempatan itu, Sarkowi juga menyinggung kondisi fiskal Kaltim yang disebut mengalami tren penurunan. Ia menyebut APBD Kaltim pada 2025 berada di kisaran Rp21 triliun, kemudian turun menjadi Rp15 triliun pada 2026 dan diperkirakan kembali menyusut menjadi Rp12 triliun pada 2027.
Di tengah kondisi tersebut, ia meminta seluruh program prioritas pemerintah tetap diawasi bersama, termasuk program Gratispol yang pada 2026 dianggarkan sebesar Rp1,2 triliun.
“Sementara di sisi lain ada program unggulan pemerintah provinsi seperti Gratispol yang tahun 2026 ini sudah dianggarkan Rp1,2 triliun. Ini juga perlu sama-sama kita awasi dan evaluasi,” tegasnya.
Sarkowi juga mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tidak dibangun atas dasar kebencian. Menurutnya, kritik yang sehat justru akan membantu memperbaiki arah pembangunan daerah.
“Saya sangat tidak mengharapkan kalau ada aksi atau kritikan pedas yang didasari kebencian. Karena kalau dasarnya kebencian, apa pun yang dilakukan akan dianggap salah,” pungkasnya.(kar)
