Halokubar.com – Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur tak hanya membuat aktivitas masyarakat tersendat. Gangguan pasokan listrik juga dinilai menggerus produktivitas pelaku usaha dan berpotensi menghambat laju ekonomi daerah, terutama saat Kaltim tengah menjadi episentrum pembangunan nasional melalui Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menilai listrik kini bukan lagi sekadar fasilitas penunjang, melainkan kebutuhan utama yang menopang hampir seluruh aktivitas ekonomi. Karena itu, setiap kali listrik padam, dampaknya langsung menjalar ke berbagai sektor usaha.
“Kalau listrik mati, sektor ekonomi pasti terpukul,” kata Purwadi, Rabu (2/7/2026).
Menurutnya, pelaku usaha dari skala mikro hingga industri besar sama-sama merasakan dampaknya. Aktivitas produksi terhenti, pelayanan kepada konsumen terganggu, sementara biaya operasional justru membengkak.
Ia mencontohkan usaha fotokopi yang tidak bisa melayani pelanggan ketika listrik padam, padahal kebutuhan masyarakat mencetak dokumen tetap berjalan. Kondisi serupa juga dialami sektor komunikasi karena perangkat elektronik tak dapat digunakan meski jaringan internet masih tersedia.
“Perbankan, usaha laundry yang dikejar tenggat penyelesaian baju pengantin, sampai rumah makan, semua kena pukul. Kalau rumah makan punya genset, mereka harus keluar biaya tambahan untuk membeli solar yang harganya mahal. Siklusnya jadi makin berat,” ujarnya.
Purwadi mengingatkan, persoalan kelistrikan tak boleh dipandang sepele karena Kaltim kini memikul peran strategis sebagai lokasi pembangunan IKN. Menurutnya, pusat pemerintahan baru membutuhkan sistem kelistrikan yang andal agar pembangunan maupun operasional tidak terganggu.
“IKN dan proyek konstruksi itu perlu listrik besar. Masalah ini sudah ada di depan mata dan harus segera diselesaikan,” katanya.
Purwadi juga menanggapi penjelasan PLN yang menyebut pemadaman dipicu gangguan teknis di dua lokasi sekaligus serta defisit daya akibat berhentinya operasional salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Batu. Menurutnya, alasan tersebut tidak bisa terus dijadikan pembenaran karena persoalan serupa berulang kali terjadi.
Ia mempertanyakan kesiapan sistem cadangan pembangkit yang semestinya mampu menjaga pasokan listrik tetap stabil ketika terjadi gangguan.
“Masa sekelas BUMN, maintenance begitu tidak ada ban serepnya? Kita saja bawa mobil ada ban serep. Harusnya kalau mesin A diperkirakan turun performanya, mesin B sudah siap menggantikan. Ini memalukan,” kritiknya.
Purwadi mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ikut mengawal pembenahan sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Menurutnya, masyarakat selama ini selalu memenuhi kewajiban membayar listrik sehingga berhak memperoleh layanan yang andal.
“Jangan sampai nanti dibilang manajemen kerupuk malah marah. Masyarakat ini bayar listrik tidak pernah ngebon. Apalagi yang pakai sistem token, bunyi sedikit langsung diisi. Uangnya ke mana?” katanya.
Ia menegaskan solusi tidak cukup hanya berupa imbauan menghemat listrik atau penerapan work from home (WFH) ketika gangguan terjadi. PLN, menurutnya, harus memiliki sistem cadangan yang mampu menjaga keandalan pasokan listrik dalam kondisi apa pun.
“Harus ada langkah antisipasi dan plan B. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan biarkan logika ekonomi kita berjalan di luar akal sehat,” pungkasnya. (Kar)
