Halokubar.com – Pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tak serta-merta membuat persoalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berakhir. Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah atau Bung Castro, menilai akar masalah program justru berada pada tata kelola dan desain kebijakan yang selama ini dijalankan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pergantian itu dilakukan setelah pimpinan BGN sebelumnya terseret kasus dugaan korupsi.
Meski demikian, Castro menilai pergantian figur hanya menyentuh permukaan persoalan. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang menopang pelaksanaan program MBG.
“Saya melihat problem utamanya tetap berada pada program itu sendiri. Karena itu, pembenahan harus dilakukan pada akar masalahnya, bukan hanya mengganti pejabat yang menjalankan program,” ujarnya.
Castro menyoroti temuan Kejaksaan Agung terkait dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dugaan adanya pihak yang mengarahkan penunjukan yayasan maupun perusahaan tertentu sebagai mitra program dinilai menjadi alarm serius terhadap tata kelola MBG.
Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya mampu mencegah praktik konflik kepentingan sejak awal.
“Kasus ini menunjukkan adanya dugaan konflik kepentingan dalam penetapan mitra SPPG. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap proses tersebut? Sejauh ini publik tidak melihat adanya sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah konflik kepentingan,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam perspektif hukum, konflik kepentingan yang berujung pada penyalahgunaan kewenangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Karena itu, persoalan yang terjadi tidak hanya menyangkut individu yang memimpin BGN, tetapi juga sistem yang mengatur jalannya program.
Lebih lanjut, Castro menduga Presiden belum menerima informasi secara utuh mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Ia menilai masalah yang muncul bukan semata akibat figur pimpinan, melainkan berasal dari desain program yang belum dibenahi.
“Kalau akar persoalannya ada pada program, maka mengganti pimpinan BGN saja tidak akan menyelesaikan masalah. Siapa pun yang ditempatkan untuk menjalankan program tersebut akan menghadapi persoalan yang sama apabila desain programnya tidak diperbaiki,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut ada kemungkinan informasi penting terkait persoalan MBG tidak sampai ke Presiden.
“Hanya ada dua jawaban, antara Presiden memang tidak tahu atau orang-orang yang berada di lingkarannya tahu tetapi tidak menyampaikan kepada Presiden,” lanjutnya.
Castro juga mengingatkan agar pemerintah lebih mengedepankan profesionalisme dalam menentukan pejabat yang memimpin lembaga strategis. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak hanya bergantung pada pergantian pimpinan, tetapi juga pada kualitas sistem dan pengawasan yang dibangun.
“Pergantian pimpinan tidak akan otomatis menyelesaikan masalah jika akar persoalannya tidak disentuh. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh terhadap program MBG dan sistem pengawasannya,” pungkasnya. (Kar)
